SIDOARJO – Tradisi pembagian takjil menjelang berbuka puasa di Mushola Fastabiqul Khoirot, Dusun Bandilan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, baru-baru ini menjadi perbincangan warga. Kegiatan sosial yang rutin digelar ini menarik perhatian karena waktunya berdekatan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang semakin dekat.
Kegiatan tahunan ini digelar untuk membantu warga setempat menyiapkan buka puasa. Selain bernilai sosial, kegiatan ini juga dikenal sebagai ajang mempererat hubungan antarwarga.
Namun, muncul kekhawatiran ketika kabar tersebar bahwa calon kepala desa berinisial Sji kemungkinan hadir dalam acara tersebut. Beberapa warga menilai kehadiran figur politik di mushola bisa menimbulkan kesan kampanye terselubung, meski kegiatan ini pada dasarnya bersifat sosial.
Jika hanya untuk membagikan takjil, tidak ada masalah. Tapi menjelang Pilkades, wajar warga lebih waspada,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Faktanya, calon tersebut tidak hadir. Selama acara berlangsung, tidak ada atribut kampanye, ajakan memilih, atau penyampaian visi-misi. Proses pembagian takjil tetap berjalan tertib, dan warga dapat mengambil takjil dengan lancar untuk berbuka puasa.
Seorang warga perempuan berinisial W menegaskan bahwa acara ini murni inisiatif pribadi dan biaya ditanggung sendiri. “Ini murni kegiatan sosial, tidak ada kaitannya dengan politik,” katanya.
Warga lain, R, memberikan apresiasi atas kegiatan sosial tersebut, namun mengingatkan agar mushola tetap dijaga dari potensi politisasi. “Mushola adalah tempat ibadah. Jangan sampai dijadikan sarana politik, apalagi kampanye resmi belum dimulai,” kata R.
Takmir Mushola Fastabiqul Khoirot, KL, menegaskan pihak pengurus tetap terbuka untuk kegiatan sosial yang bermanfaat, tetapi menekankan netralitas mushola harus dijaga. “Tidak ada kampanye saat acara, tapi etika tetap perlu dijaga,” jelas KL.
Sebelum pembagian takjil, sempat terjadi perbedaan pendapat antara beberapa warga, hingga aparat kepolisian turun untuk memantau situasi. Beruntung, komunikasi yang baik meredakan ketegangan sehingga kegiatan tetap berjalan lancar.
Sejumlah warga menilai polemik ini muncul karena kekhawatiran politisasi kegiatan keagamaan, bukan karena pembagian takjil itu sendiri. Mereka berharap semua calon dan tim menghormati aturan, termasuk larangan kampanye di tempat ibadah.
Hingga kini, calon kepala desa Sji dan panitia Pilkades Desa Kedungrejo belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini. Upaya konfirmasi masih dilakukan untuk memastikan informasi yang valid.
Di tengah dinamika ini, warga menekankan bahwa Ramadan harus menjadi momen memperkuat silaturahmi dan kerukunan. Meskipun berbeda pilihan politik, ruang ibadah harus tetap suci dan menjadi simbol persatuan hingga Pilkades selesai secara tertib dan damai
(EDI/SHOKIP)